Frequently Asked Questions

  • Apa itu Inaproc Service Bus?

    Inaproc Service Bus (ISB) adalah aplikasi yang dibangun oleh LKPP untuk memfasilitasi berbagi pakai data transaksi pengadaan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh KLPD

  • Apa fitur layanan yg ada di Inaproc Service Bus?

    Untuk saat ini, layanan data yang tersedia pada Aplikasi ISB mencakup aplikasi transaksional pengadaan yang dibangun oleh LKPP seperti Aplikasi SiRUP, SPSE, dan ePurchasing. Output yang dihasilkan dari Aplikasi ISB adalah link API dengan dua dukungan format API, yaitu JSON dan XML

  • Bagaimana cara kerja Inaproc Service Bus?

    Aplikasi ISB saat ini bersifat seperti jembatan (bridge) yang dapat menyambungkan data dari satu ke aplikasi lainnya, dan juga Aplikasi ISB bersifat satu arah, yaitu hanya bisa memberikan data keluar aplikasi transaksional LKPP

  • Latar belakang dan kapan ISB ada?

    Aplikasi LKPP dibangun oleh LKPP sekitar pada tahun 2011 dengan latar belakang tingginya permintaan data transaksional pengadaan secara elektronik oleh KLPD dan mendukung pesatnya integrasi antar aplikasi 

  • Bagaimana langkah-langkah prosedur permohonan dalam menggunakan ISB?

    Langkah awal dalam menggunakan Aplikasi ISB adalah KLPD dapat bersurat ke LKPP yang ditujukan langsung ke Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP dengan mejelaskan secara rinci maksud dan tujuan pada isi surat, kemudian mencantumkan kontak pic yang bisa dihubungi pada surat tersebut.
    Jika surat sudah selesai diproses, maka hasilnya adalah KLPD mendapatkan surat balasan yang berisikan user requester dan password untuk mengakses Aplikasi ISB. Jangan sungkan untuk menghubungi Helpdesk PMEP LKPP jika terdapat kesulitan dalam penggunaan Aplikasi ISB ataupun ingin berkonsultasi terkait dengan data - data transaksional pengadaan yang dibutuhkan

  • Siapa yg menggunakan ISB?

    Saat ini yang bisa memanfaatkan Aplikasi ISB hanya dari Instansi Pemerintah, Seperti Kementerian / Lembaga dan Perangkat Daerah (KLPD)

  • Apakah diperkenankan bagi PPK menyusun Rancangan Kontrak yang mewajibkan calon penyedia dan atau penyedia dalam klausul tentang persyaratan jaminan, baik jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dengan jaminan dalam bentuk garansi bank?

    1. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur bahwa Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan.
    2. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur bahwa Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond.
    3. Pasal 30 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mnegatur bahwa Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
    4. Berdasarkan ketentuan tersebut maka PPK tidak dapat mewajibkan penyedia untuk menggunakan jaminan berupa bank garansi, dikarenakan Jaminan juga dapat berupa surety bond.
    5. Selain itu untuk menghindari permasalahan tidak cairnya jaminan maka PPK dapat melakukan klarifikasi pada saat menerima jaminan dari penyedia. PPK dapat menanyakan kepada Penerbit Jaminan mengenai syarat-syarat pencairan jaminan. Jika penerbit jaminan tidak bisa memastikan bahwa pencairan dapat dilakukan tanpa syarat maka PPK dapat menolak jaminan tersebut dan meminta penyedia mengganti jaminannya.